Hubungan antara Thailand (sebelumnya Siam) dan Kamboja (sebelumnya Khmer) adalah salah satu yang paling kompleks dan penuh gejolak di Asia Tenggara.
Hubungan antara Thailand (sebelumnya Siam) dan Kamboja (sebelumnya Khmer) adalah salah satu yang paling kompleks dan penuh gejolak di Asia Tenggara. Berakar dari rivalitas kerajaan kuno, di dorong oleh ambisi teritorial, dan di perumit oleh intervensi kolonial. Konflik ini telah membentuk identitas kedua bangsa selama berabad-abad. Titik fokus utama dari ketegangan modern adalah sengketa atas Kuil Preah Vihear. Sebuah kuil Hindu kuno yang berdiri megah di perbatasan pegunungan.
Awal Mula Rivalitas: Kerajaan Kuno (Abad ke-13 hingga ke-19)
Sejarah konflik Thailand dan Kamboja tidak dapat di pisahkan dari pasang surutnya kerajaan besar di wilayah tersebut. Setelah puncak kejayaan Kekaisaran Khmer (berpusat di Angkor) runtuh pada abad ke-15, Kerajaan Siam yang bangkit, berpusat di Ayutthaya, mulai menjadi kekuatan dominan.
Selama periode ini, Kamboja sering kali terjepit di antara dua kekuatan regional yang ambisius: Siam di barat dan Vietnam di timur. Siam memandang Kamboja sebagai negara bawahan atau penyangga (seperti yang mereka sebut sebagai mandala atau negara ‘vassal’). Berulang kali, tentara Siam menyerbu dan menduduki wilayah Khmer, bahkan memindahkan penduduk, menjarah harta benda, dan menempatkan raja boneka di takhta Kamboja.
Penjarahan Ayutthaya atas Angkor pada tahun 1431 sering dianggap sebagai momen simbolis kemunduran Khmer dan kebangkitan Siam. Meskipun tanggal ini masih di perdebatkan, yang jelas adalah bahwa sejak abad ke-16 hingga ke-19. Sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Thailand timur dan beberapa bagian Kamboja barat (seperti Battambang dan Siem Reap) berada di bawah kendali Siam. Kamboja secara efektif menjadi kerajaan vassal ganda yang hanya bisa bertahan dengan menyeimbangkan pengaruh Siam dan Vietnam.
Intervensi Kolonial Prancis dan Penetapan Batas
Dinamika kekuasaan berubah drastis pada akhir abad ke-19 dengan kedatangan kekuatan kolonial Eropa. Prancis mulai mengonsolidasikan kekuasaannya di Indochina (Vietnam, Laos, dan Kamboja). Dalam upaya untuk melindungi Kamboja dari aneksasi total oleh Siam, Prancis menandatangani serangkaian perjanjian dengan Bangkok.
Perjanjian-perjanjian pada tahun 1893 dan 1904 memaksa Siam untuk melepaskan kendali atas beberapa wilayah timur laut yang di sengketakan. Termasuk provinsi yang saat ini di kenal sebagai Laos dan sebagian besar wilayah Kamboja modern.
Perjanjian tahun 1907 adalah yang paling relevan dengan konflik modern. Perjanjian ini mendirikan Komisi Demarkasi Bersama antara Prancis dan Siam. Komisi ini bertugas memetakan perbatasan secara definitif. Peta yang di hasilkan oleh para kartografer Prancis, yang di kenal sebagai Peta Lampiran I (Annex I Map), menjadi sumber perselisihan yang paling pahit.
Meskipun secara umum perbatasan mengikuti punggung bukit Pegunungan Dângrêk. Peta yang di buat sepihak oleh Prancis menempatkan Kuil Preah Vihear, yang secara geografis berada di sisi lereng Thailand. Di dalam wilayah Kamboja. Siam tidak pernah meratifikasi peta ini secara formal, tetapi juga tidak mengajukan keberatan yang serius pada saat itu, yang kelak menjadi inti dari sengketa hukum di Mahkamah Internasional.
Kuil Preah Vihear: Titik Nol Ketegangan Modern (1950-an)
Setelah Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953 dan Thailand tidak lagi berada di bawah tekanan kolonial. Kuil Preah Vihear segera menjadi isu nasionalis yang sensitif bagi kedua negara. Meskipun Thailand menduduki kuil tersebut segera setelah penarikan pasukan Prancis. Kamboja memprotes keras, mengklaim bahwa kuil itu berada di dalam perbatasan mereka seperti yang di gariskan oleh Peta Lampiran I tahun 1907.
Pada tahun 1959, Kamboja, di bawah Pangeran Norodom Sihanouk, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag.
Keputusan ICJ 1962 dan Reaksi Thailand
Keputusan ICJ yang di keluarkan pada tahun 1962 menjadi momen penting dan kontroversial dalam sejarah konflik ini. Mahkamah, dengan suara 9 banding 3, memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja.
Alasan utama keputusan ini adalah bahwa, meskipun Siam tidak secara eksplisit menyetujui Peta Lampiran I. Mereka telah berulang kali menggunakannya, tidak pernah mengajukan keberatan yang serius selama lima puluh tahun. Dan bahkan mengirim perwakilan untuk menerima salinannya. Ini di artikan oleh ICJ sebagai penerimaan diam-diam (acquiescence) terhadap garis perbatasan yang di gambarkan dalam peta. Mahkamah juga memutuskan bahwa Thailand harus menarik pasukannya dan mengembalikan artefak yang telah di ambil.
Keputusan ini memicu kemarahan publik dan sentimen nasionalis di Thailand. Pemerintah Thailand saat itu terpaksa menerima putusan tersebut tetapi tetap menyatakan bahwa mereka memiliki klaim atas wilayah di sekitar kuil, yang di kenal sebagai wilayah 4,6 kilometer persegi atau Phu Makhuea yang mengarah ke kuil, karena wilayah tersebut tidak secara eksplisit di tujukan oleh keputusan ICJ 1962.
Ketegangan Berlanjut (2000-an dan Keputusan ICJ 2013)
Setelah keputusan tahun 1962, hubungan tetap tegang, tetapi konflik bersenjata dapat di hindari selama beberapa dekade. Namun, konflik kembali memanas ketika Kamboja mengajukan permohonan agar Kuil Preah Vihear dimasukkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008.
Thailand memprotes upaya tersebut tanpa penyelesaian yang jelas atas wilayah sengketa yang mengelilingi kuil. Sejak 2008, ketegangan meningkat menjadi bentrokan militer reguler yang mematikan di sekitar kuil dan perbatasan. Kedua belah pihak mengerahkan pasukan, dan artileri serta tembakan senapan sering terdengar di dekat kuil. Ratusan warga sipil di kedua sisi terpaksa mengungsi.
Pada tahun 2011, Kamboja kembali mengajukan petisi ke ICJ, meminta interpretasi atas putusan tahun 1962. Secara khusus, Kamboja meminta klarifikasi apakah putusan tahun 1962 hanya mencakup kuil itu sendiri atau juga wilayah sekitarnya.
Masa Depan Hubungan
Pada tanggal 11 November 2013, ICJ memberikan keputusannya mengenai interpretasi putusan tahun 1962. Mahkamah memutuskan bahwa putusan tahun 1962 tidak hanya menguatkan kedaulatan Kamboja atas kuil, tetapi juga atas Seluruh tanjung Preah Vihear tempat kuil itu berada. Keputusan ini secara efektif menempatkan wilayah sengketa di sekitar kuil (termasuk Phu Makhuea) di bawah kedaulatan Kamboja.
Keputusan tahun 2013 secara hukum menutup sengketa kedaulatan atas tanjung kuil, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan ketegangan. Perbatasan yang tersisa (di luar area tanjung) masih memerlukan demarkasi yang jelas.
Konflik antara Thailand dan Kamboja, terutama yang berpusat pada Kuil Preah Vihear, adalah cerminan dari warisan rivalitas kerajaan kuno (Siam vs. Khmer) yang di perumit oleh penetapan batas era kolonial Prancis.
Titik Krusial dan Hasil:
- Sengketa Kedaulatan: Konflik modern utamanya adalah sengketa teritorial atas lokasi Kuil Preah Vihear.
- Keputusan Hukum: Mahkamah Internasional (ICJ) telah dua kali memutuskan kedaulatan kuil (1962) dan seluruh tanjung tempat kuil itu berdiri (2013) adalah milik Kamboja.
- Nasionalisme: Konflik ini sangat di pengaruhi oleh sentimen nasionalisme yang kuat di kedua negara, mengubah sengketa batas menjadi isu politik domestik yang sensitif.
Secara hukum internasional, sengketa kedaulatan atas Kuil Preah Vihear telah di tutup dengan keputusan ICJ tahun 2013 yang mengukuhkan wilayah tersebut sebagai milik Kamboja. Namun, ketegangan politik dan militer tetap berlanjut sesekali karena demarkasi perbatasan yang tersisa di luar area kuil belum sepenuhnya di selesaikan. Kedua negara kini fokus pada kerja sama ekonomi sambil berupaya menstabilkan perbatasan Diluar Area Kuil Preah Vihear
